Yayasan sering dipandang sebagai badan sosial dan nirlaba yang tidak memiliki kewajiban pajak. Padahal, status nirlaba tidak serta-merta membuat seluruh kegiatan dan penghasilan yayasan bebas pajak. Perlakuan perpajakan yayasan bergantung pada jenis penghasilan, sumber dana, dan transaksi yang dilak...

Pemerintah resmi menerbitkan PMK Nomor 55 Tahun 2026 yang mengatur Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak. Aturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dan membawa sejumlah perubahan penting yang wajib dipahami oleh setiap konsultan pajak. Fokus utama PMK ini bukan h...

Emas kini tidak hanya dapat dimiliki dalam bentuk fisik. Perkembangan pasar modal menghadirkan instrumen baru yang memungkinkan investor memiliki eksposur terhadap emas secara lebih praktis melalui Electronic Gold Receipt (EGR) dan ETF emas. Pada 10 Agustus 2026, ETF emas resmi diluncurkan di Bursa ...

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengembangkan layanan perpajakan digital melalui sistem Coretax, salah satunya dengan menghadirkan fitur Download All pada Lampiran 4A (L4-A) SPT Tahunan PPh Badan. Fitur ini memungkinkan Wajib Pajak mengunduh seluruh data dalam Lampiran L4-A secara sekaligus, s...

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak. Meskipun SPT telah disampaikan, bukan berarti seluruh proses administrasi perpajakan telah selesai. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap memiliki kewenangan untuk melakukan peneli...