Pemerintah resmi menerbitkan PMK Nomor 55 Tahun 2026 yang mengatur Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak. Aturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dan membawa sejumlah perubahan penting yang wajib dipahami oleh setiap konsultan pajak. Fokus utama PMK ini bukan h...

Emas kini tidak hanya dapat dimiliki dalam bentuk fisik. Perkembangan pasar modal menghadirkan instrumen baru yang memungkinkan investor memiliki eksposur terhadap emas secara lebih praktis melalui Electronic Gold Receipt (EGR) dan ETF emas. Pada 10 Agustus 2026, ETF emas resmi diluncurkan di Bursa ...

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengembangkan layanan perpajakan digital melalui sistem Coretax, salah satunya dengan menghadirkan fitur Download All pada Lampiran 4A (L4-A) SPT Tahunan PPh Badan. Fitur ini memungkinkan Wajib Pajak mengunduh seluruh data dalam Lampiran L4-A secara sekaligus, s...

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak. Meskipun SPT telah disampaikan, bukan berarti seluruh proses administrasi perpajakan telah selesai. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap memiliki kewenangan untuk melakukan peneli...

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa melalui Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk menyempurnakan pengaturan tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum, pemerintah menerb...

Pemerintah resmi menerapkan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% melalui marketplace mulai 1 Agustus 2026. Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang online. Menjelang berlakunya ketentuan tersebut, seller perlu melakukan verifikasi data toko...