Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025, yang berlaku mulai 31 Desember 2025, merupakan penyempurnaan signifikan atas ketentuan sebelumnya, yaitu PMK Nomor 25/PMK.03/2018. Regulasi ini diterbitkan sebagai respons atas perkembangan transaksi lintas negara yang semakin kompleks serta meningkat...

Direktorat Jenderal Pajak DJP menegaskan bahwa tidak seluruh cashback atau promo diperlakukan sebagai objek pajak. Cashback yang diterima oleh pembeli dapat menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) apabila memenuhi kriteria tertentu sehingga diklasifikasikan sebagai bentuk penghargaan. Cashback bersifa...

Melalui PMK Nomor 114 Tahun 2025, pemerintah mengatur kembali perlakuan PPh atas bantuan, sumbangan, zakat, hibah, dan sumbangan keagamaan wajib, yang kini dapat memberikan manfaat fiskal bagi wajib pajak. Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pihak Pemberi Secara umum, harta yang dihibahkan, diberikan s...

Berdasarkan PMK 90/2025, masyarakat yang membeli rumah tapak atau satuan rumah susun dapat memanfaatkan insentif berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) Berdasarkan pasal 2, PPN yang terutang atas penyerahan berupa : Merupakan bangunan gedung berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maup...

Banyak orang mulai tertarik dengan passive income sebagai langkah menuju kebebasan finansial. Di Indonesia, peluang menghasilkan passive income makin luas, baik melalui investasi, properti, hingga platform digital. Namun sebelum masuk ke daftar passive income apa saja, penting untuk memahami definis...

Pemerintah memperkuat pengawasan perpajakan melalui PMK Nomor 111 Tahun 2025. Salah satu ketentuan yang menjadi sorotan adalah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan SP2DK tidak hanya kepada pemilik NPWP, tetapi juga kepada pihak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Ruang Lingku...