PMK 72 Tahun 2025: Pemerintah Lanjutkan Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk Pegawai Sektor Pariwisata!!

Dasar hukum PMK 72 Tahun 2025 tentang perubahan sebelumnya yaitu PMK 10 Tahun 2025, dimana peraturan ini resmi diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk memperluas insentif Pajak berupa PPh Pasal 21 DTP (Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah) pada sektor-sektor tertentu, kini ada sektor baru yang ikut menikmatinya.

Berikut perbedaan anatara PMK 10 Tahun 2025 dan PMK 72 Tahun 2025 :

Kriteria Pegawai bagi Pegawai Tetap

1. Memiliki NPWP dan/atau NIK
2. Menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10.000.000,-  pada:
3. Masa pajak Januari 2025, untuk pegawai tertentu yang mulai bekerja sebelum Januari 2025
4. Masa pajak bulan pertama bekerja, untuk pegawai tertentu yang baru bekerja pada tahun 2025
5. Tidak menerima insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah lainnya yang berdasarkan peraturan pajak.

Kriteria Pegawai bagi Pegawai Tidak Tetap

1. Memiliki NPWP/NIK
2. Menerima upah dengan nominal:
3. Rata – rata satu hari tidak lebih dari Rp500.000,- dalam hal upah diterima atau diperoleh secara harian,mingguan,satuan,atau borongan.
4. Tidak lebih dari Rp10.000.000,- dalam hal upah diterima atau diperoleh secara bulanan
5. Tidak menerima insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kegiatan Usaha pada bidang Industri Alas Kaki, Tekstil, dan Pakaian Jadi,Furnitur, dan Kulit dan Barang dari Kulit:

1. Industri Persiapan Serat Tekstil  
2. Industri Pemintalan Benang
3. Industri Pemintalan Benang Jahit
4. Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)
5. Industri Kain Tenun Ikat
6. Industri Bulu Tiruan Tenunan
7. Industri Penyempurnaan Benang
8. Industri Penyempurnaan Kain
9. Industri Pencetakan Kain
10. Industri Batik
11. Industri Kain Rajutan
12. Industri Kain Sulaman
13. Industri Bulu Tiruan Rajutan
14. Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga
15. Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman
16. Industri Bantal dan Sejenisnya
17. Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman
18. Industri Karung Goni
19. Industri Karung Bukan Goni
20. Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
21. Industri Karpet dan Permadani
22. Industri Tali
23. Industri Barang dari Tali
24. Industri Kain Pita (Narrow Fabric)
25. Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri
26. Industri Non Woven (Bukan Tenunan)
27. Industri Kain Ban
28. Industri Kapuk
29. Industri Kain Tulle dan Kain Jaring
30. Industri Tekstil Lainnya YTD L
31. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
32. Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit
33. Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
34. Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil
35. Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit
36. Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu
37. Industri Pakaian Jadi Rajutan
38. Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir
39. Industri RajutanKaos Kaki dan Sejenisnya
40. Industri Pengawetan Kulit
41. Industri Penyamakan Kulit
42. Industri Pencelupan Kulit Bulu
43. Industri Kulit Komposisi
44. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Pribadi
45. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Teknik/Industri
46. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Hewan
47. Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi untuk Keperluan Lainnya
48. Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari
49. Industri Sepatu Olahraga
50. Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri
51. Industri Alas Kaki Lainnya
52. Industri Furnitur dari Kayu
53. Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
54. Industri Furnitur dari Plastik
55. Industri Furnitur dari Logam
56. Industri Furnitur Lainnya

Kegiatan Usaha pada Bidang Industri Pariwisata

1. Angkutan Darat Wisata
2. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata
3. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata
4. Hotel Bintang
5. Hotel Melati
6. Pondok Wisata
7. Penginapan Remaja (Youth Hostel)
8. Bumi Perkemahan,Persinggahan Karavan dan Taman Karavan
9. Vila
10. Apartemen Hotel
11. Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya
12. Penyediaan Akomodasi Lainnya
13. Restoran
14. Rumah/Warung Makan
15. Kedai Makanan
16. Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap
17. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya
18. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)
19. Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu
20. Bar
21. Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman
22. Rumah Minum/Kafe
23. Kedai Minuman
24. Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap
25. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan Event Khusus
26. Kawasan Pariwisata
27. Aktivitas Konsultansi Pariwisata
28. Aktivitas Agen Perjalanan Wisata
29. Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya
30. Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
31. Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya
32. Jasa Informasi Pariwisata
33. Jasa Informasi Daya Tarik Wisata
34. Jasa Pramuwisata
35. Jasa Interpreter Wisata
36. Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL
37. Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)
38. Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)
39. Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni
40. Aktivitas Operasional Fasilitas Seni
41. Museum yang Dikelola Swasta
42. Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang Dikelola Swasta
43. Wisata Budaya Lainnya
44. Fasilitas Stadion
45. Fasilitas Sirkuit
46. Fasilitas Gelanggang/Arena
47. Fasilitas Lapangan
48. Fasilitas Olahraga Beladiri
49. Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center
50. Pengelolaan Fasilitas Olah Raga Lainnya
51. Promotor Kegiatan Olahraga
52. Aktivitas Perburuan
53. Aktivitas Olahraga Tradisional
54. Taman Rekreasi
55. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya
56. Pemandian Alam
57. Wisata Gua
58. Wisata Petualangan Alam
59. Wisata Pantai
60. Daya Tarik Wisata Alam Lainnya
61. Wisata Agro
62. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya
63. Arung Jeram
64. Wisata Selam
65. Dermaga Marina
66. Kolam Pemancingan
67. Wisata Memancing
68. Aktivitas Wisata Air
69. Wisata Tirta Lainnya
70. Klub Malam
71. Karaoke
72. Usaha Arena Permainan
73. Diskotek
74. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya YTDL
75. Rumah Pijat
76. Aktivitas Spa (Sante Par Aqua)
77. Aktivitas Kebugaran Lainnya

Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Tuan A bekerja sebagai pegawai tetap di PT Z (Industri persiapan serat tekstil/KLU 13111) sejak tahun 2023. Tuan A berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Sepanjang tahun 2025, Tuan A menerima atau memperoleh gaji sebesar Rp8.000.000,00.

Karena Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10.000.000,00 pada bulan Januari 2025 dan PT Z memiliki kode klasifikasi lapangan usaha utama yang tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini, maka Tuan A berhak untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas seluruh penghasilan bruto , baik yang bersifat tetap teratur dan tidak tetap tidak teratur, selama tahun 2025.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah pada masa Pajak Terakhir.

Penghitangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang pada bulan desember 2025:

Catatan :

1. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sebesar:
2. Rp120.000,00 pada bulan Januari 2025 sampai dengan November 2025
3. Rp540.000,00 pada bulan Desember 2025

Merupakan insentif yang harus dibayarkan secara tunai oleh PT Z pada saat pembayaran pengahsilan kepada Tuan A

• PT Z membuat bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dengan mencantumkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.

• Tuan E bekerja sebagai pegawai tidak tetap di PT V (Industri furnitur dari kayu/KLU 31001). Pada bulan juni 2025, Tuan E melakukan pekerjaan perakitan lemari selama 10 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan E menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp5.000.000.  Rata-rata jumlah penghasilan bruto sehari yang diterima atau diperoleh Tuan E atas pekerjaan perakitan lemari yaitu sebesar Rp500.000.

Karena Tuan E menerima atau memperoleh upah dengan jumlah rata-rata sehari tidak lebih dari Rp500.000 dan PT V memiliki kode klarifikasi lapangan usaha utama yang tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini, maka Tuan E berhak untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan yanng diterimanya.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Besarnya PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan E per hari sebesar;

0,5% x  Rp500.000 = Rp 2.500

Catatan:

1. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sebesar Rp2.500 per hari merupakan insentif yang harus dibayarkan secara  tunai oleh PT V pada saat pembayaran penghasilan kepada Tuan E.
2. PT V membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dengan mencantukan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah.

Sumber :

Artikel Menarik Lainnya:

• Laporan Arus Kas: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Komponen & Cara Menyusunnya
• PENGAWASAN PAJAK BERBASIS DATA KONKRET SESUAI PER-18/PJ/2025 YANG BISA MENJADI PEMERIKSAAN
• BBM dan Pajak: Apa Hubungannya?
• Rekonsiliasi Bank: Pengertian, Tujuan, Penyebab & Contohnya
• Pemerintah Indonesia umumkan Kebijakan Perpajakan dibulan September 2025 ini dalam 17 Paket Stimulus Ekonomi